IDEOLOGI

IDEOLOGI

 Pembaca tentu tak asing lagi dengan ideologi-ideologi seperti fasisme, liberalisme, sosialisme, Pancasila dan lain sebagainya. Karena ideologi-ideologi itu seringkali dilontarkan untuk merujuk pada ideologi yang dianut sekelompok orang atau untuk menyebut ideologi diri sendiri. Sebagai contoh, seorang fasis akan melihat diri atau bangsanya sebagai bangsa yang superior sehingga meremehkan bangsa lain. Pada contoh lain, kita melihat seorang sosialis akan menyuarakan  hak-hak kelas pekerja, sementara sebaliknya, kelompok liberal terus menyuarakan kebebasan individu dan menuntut negara-negara komunis atau sosialis untuk tidak menutup mata terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Namun demikian, sekalipun istilah ideologi sering diucapkan, tak banyak orang yang mengetahui maknanya secara tepat atau mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kenyataan ini ditegaskan oleh ilmuwan politik, David Mclellan (Heywood, 1998: 5) yang menyatakan bahwa ideologi merupakan konsep yang sulit dipahami.

Apa yang diungkapkan Mclellan benar adanya mengingat ideologi dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang yang mengakibatkan lahirnya pengertian yang berbeda satu sama lain. Sebagai gambaran, saat ini ideologi dapat dimengerti sebagai pemikiran politik, sebagai norma-norma keyakinan, sebagai bahasa, simbol dan mitos serta sebagai kekuasaan elit. Keragaman sudut pandang tentunya mengaburkan pengertian ideologi, sehingga sebagian pembaca akan bertanya apa ideologi itu?

Untuk memahami apa ideologi itu, maka tulisan dalam bab ini dibagi menjadi 4 subbab, pertama adalah uraian tentang pengertian ideologi, kedua, bentuk-bentuk ideologi, ketiga, macam-macam ideologi dan keempat, refleksi kritis terhadap ideologi. Melalui uraian-uraian seperti tercermin dalam subbab-subbab tersebut, pembaca diharapkan dapat memahami pengertian ideologi, fungsi ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus mampu mengkritisi ideologi sebagai suatu sistem pemikiran. Akhirnya, dengan pemahaman dan sikap kritis, pembaca dapat membangun pemikiran yang arif sekaligus melakukan refleksi terus menerus terhadap nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi, khususnya Pancasila.

5.1  PENGERTIAN IDEOLOGI

Secara historis, pengertian ideologi mengalami perubahan dari masa ke masa. Untuk itu, di sini diuraikan pengertian awal ideologi dan perubahan-perubahan makna yang terjadi berikutnya.

Ideologi atau ideologie (dalam bahasa Perancis) pertama kali dikumandangkan oleh Antoine Destutt de Tracy (1754-1836), de Tracy yang hidup pada masa Revolusi Perancis melihat bahwa ketika revolusi berlangsung, banyak ide atau pemikiran telah menginspirasi ribuan orang untuk menguji kekuatan ide-ide tersebut dalam kancah pertarungan politik dan mereka mau mengorbankan hidup demi ide-ide yang diyakini tersebut. Latar belakang inilah yang mendorong de Tracy untuk mengkaji ideologi.

Ideologi, secara etimologis berasal dari kata idea (ide, gagasan) dan ology (logos, ilmu). Dalam rumusan de Tracy, ideologi diharapkan menjadi cabang ilmu pengetahuan yang bertujuan mengkaji serta menemukan hukum-hukum yang melandasi pembentukan serta perkembangan ide-ide dalam masyarakat, sehingga nantinya, ide-ide tersebut dapat dijelaskan secara rasional, bebas dari prasangka ataupun takhayul-takhayul. Dengan demikian, ideologi dalam pengertian de Tracy merupakan kritik terhadap ide-ide ataupun keyakinan-keyakinan yang bercorak dogmatik dan tidak rasional. Upaya kritis de Tracy  ini tak lepas dari tujuannya untuk mencerahkan dan menunjukan ide-ide yang keliru di masyarakat, karena masyarakat Perancis saat itu masih dilingkupi oleh dogma-dogma agama dan otoritas politik yang absolut (Eagleton, 1993: 64).

Upaya de Tracy mengalami kegagalan karena dalam realitas, ideologi tidak lagi menjadi keyakinan ilmiah tentang ide-ide melainkan sebaliknya, ide-ide itu menjadi idealisme revolusioner. Akibatnya, kajian tentang ide-ide yang seharusnya menjadi kajian rasional telah menjadi ajaran-ajaran ideologis. Sebagai contoh, ideologi republikanisme dan liberalisme dipertentangkan dengan ideologi otoritarianisme yang dianut Napoleon. Bahkan Napoleon yang semula mendukung lembaga bentukan de Tracy, kini berbalik menyerang dengan menyebut pengertian ideologi sebagai hal yang doktriner – pengertian yang sampai kini melekat pada ideologi. Pada masa de Tracy telah terlihat bahwa pengertian ideologi telah merosot dari ilmu tentang ide-ide menjadi ide-ide doktriner dan melekat dengan kekuasan.

Selanjutnya, perubahan pengertian ideologi dari suatu ilmu tentang ide menjadi term yang bercorak politis lahir seiring dengan tampilnya tulisan Karl Marx dan Friedrich Engels dalam The German Ideology (1846). Dalam buku tersebut, Marx – yang menyorot masyarakat kapitalis – mengemukakan bahwa ideologi lahir dari sistem masyarakat yang terbagi dalam kelas-kelas. Di mana, kelas penguasa yang menguasai sarana-sarana produksi (material), juga akan mengontrol produk-produk mental seperti ide-ide dan keyakinan-keyakinan. Kelas penguasa pula yang mengatur produksi dan distribusi ideologi, hingga akhirnya, ide-ide atau ideologi kelas penguasalah yang menguasai jamannya (Ball dan Dagger (ed), 1995: 6).

Pandangan Marx tentang ideologi tersebut merupakan implikasi dari pandangannya tentang masyarakat. Marx membagi kehidupan masyarakat ke dalam dua bidang, yaitu bidang basis dan bangunan atas. Basis merupakan bidang produksi kehidupan material yang terdiri dari tenaga-tenaga produksi dan hubungan-hubungan produksi. Kedua unsur tersebut akan membentuk struktur organisasi sosial produksi yang nantinya menciptakan hubungan-hubungan produksi yang selalu berupa hubungan-hubungan kelas, seperti hubungan antara kelas pemilik modal dengan kelas pekerja. Pada akhirnya, hubungan antar kelas tersebut melahirkan pertentangan kelas, yaitu antara kelas atas (pemilik modal) dengan kelas bawah (pekerja).

Sedangkan bangunan atas atau suprastruktur terdiri dari a) segala macam lembaga yang mengatur kehidupan bersama namun di luar bidang produksi material, seperti : sistem pendidikan, sistem hukum, sistem kesehatan dan negara serta b) semua sistem keyakinan, norma, nilai, makna, termasuk di dalamnya adalah pandangan dunia, agama, filsafat, nilai-nilai budaya dan seni (Magnis-Suseno, 2001: 143-145).

Adapun hubungan antara kedua bidang tersebut adalah sebagai berikut : bagian basis, yang terdiri dari hubungan-hubungan produksi selalu berupa struktur-struktur kekuasaan, tepatnya adalah struktur kekuasan ekonomi. Kekuasaan ekonomi yang dipegang oleh pemilik modal menentukan bagunan atas, seperti kekuasaan politik dan ideologi. Dari analisis ini jelaslah bahwa ideologi ditentukan oleh kekuatan ekonomi yang berada di bagian basis. Oleh sebab itu, ideologi bukanlah sekumpulan ide-ide yang berpijak pada realitas empiris (atau berangkat dari kenyataan) melainkan merupakan rekayasa mental karena ia diciptakan oleh kekuatan-kekuatan yang membentuknya di bagian basis, kekuatan tersebut memerlukan ideologi untuk mempertahankan posisi dan kekuatannya, dengan demikian ideologi bersifat fungsional.

Analisis Marx tentang ideologi akhirnya sampai pada satu kesimpulan bahwa ideologi – dalam masyarakat kapitalis yang terpolarisasi antara kelas kapitalis (pemilik modal) dan kelas pekerja – tidaklah berbicara tentang keberadaan atau kenyataan empiris tapi berbicara tentang kemanfaatan, kepentingan dan pamrih. Ideologi merupakan ilusi, pandangan yang menyesatkan tentang dunia, dan kepalsuan (Engels menyebutnya sebagai kesadaran palsu). Disebut sebagai ilusi dan kepalsuan karena ideologi merefleksikan kepentingan kelas penguasa dan kelas ini sendiri tidak pernah mengakui diri sebagai kelas penindas. Berkat ideologi, maka kaum kapitalis dapat menyembunyikan kontradiksi dalam masyarakat hingga kaum proletar (pekerja) yang tereksploitasi tidak menyadarinya, bahkan mendukung sistem kekuasaan yang ada, sebagai contoh adalah adanya ide-ide tentang hak milik dalam liberalisme. Ide ini diusung sebagai ide universal namun dalam kenyataannya hanya dinikmati oleh segelintir orang (Heywood, 1998: 7).

Yang menarik dari pandangan Marx adalah bahwa ia tak pernah menyebut ide-ide pemikirannya sebagai ideologi melainkan sebagai sosialisme ilmiah, baru para pengikutnya (kelompok Marxis) menyebut pemikiran-pemikiran Marx sebagai ideologi.

Para pengikut Marx seperti Lenin dan Antonio Gramsci menunjukan minat yang lebih besar lagi dalam kajian tentang ideologi dan hasil kajian mereka tentunya berpengaruh pula terhadap perkembangan pengertian ideologi.

Dalam pandangan Lenin – seorang pemimpin Revolusi Sosialis Rusia – ideologi merupakan ide-ide yang berasal dari kelas sosial tertentu yang berfungsi untuk mendukung kepentingan-kepentingan kelas tersebut. Dengan kerangka berfikir ini maka baik kaum borjuis maupun proletar memiliki ideologi masing-masing.[1] Dalam buku yang ditulis pada tahun 1902, What is to be done?, Lenin menunjukan bahwa ideologi sosialis merupakan teori revolusioner yang digunakan untuk mendukung aksi revolusioner. Sebagai suatu teori, ideologi sosialis merupakan hasil pemikiran teoritis yang merefleksikan kepentingan kelas yang sesungguhnya. Di sini terlihat Lenin mencampuradukan  antara pengertian ideologi sebagai ilmu pengetahuan dengan ide-ide yang melayani kepentingan kelas, dan akibatnya, Lenin telah mereduksi pengertian ideologi ke dalam arti peyoratif atau negatif [2] (pengertian peyoratif sendiri telah dirintis oleh Marx).

Setelah Lenin, seorang Marxis lain yang juga mengembangkan pengertian ideologi adalah Antonio Gramsci. Titik tolak kajiannya adalah adanya hegemoni kaum borjuis dalam masyarakat kapitalis. Dalam pemikirannya, sistem kapitalis dapat berdiri kukuh karena ditopang oleh ketidaksetaraan kekuatan ekonomi dan politik, serta oleh hegemoni ide-ide dan teori-teori borjuis. Yang dimaksud dengan hegemoni di sini adalah suatu dominasi, sedang hegemoni ideologis mengacu pada kapasitas ide-ide borjuis untuk menggeser ide atau pemikiran  lawan hingga akhirnya ide-ide borjuis diterima oleh akal sehat pada jamannya – Dikatakan dapat diterima oleh akal sehat karena ideologi tersebut menyebar serta hidup di tiap lapisan masyarakat seperti dalam karya-karya sastra, sistem pendidikan dan media massa, selain itu ideologi borjuis juga digunakan dalam bahasa sehari-hari serta disebarkan melalui budaya-budaya populer.

Hegemoni borjuis, menurut Gramsci hanya dapat ditentang di tingkat intelektual dan politik melalui penciptaan hegemoni proletariat yang berbasis pada teori, nilai dan prinsip-prinsip sosialis.

Marx maupun kaum Marxis memiliki pengaruh besar dalam mengembangkan pengertian ideologi. Namun demikian, di luar kelompok ini, Karl Mannheim (1893-1947) – seorang sosiolog Jerman – mengkonstruksi konsep ideologi yang berbeda dari tradisi Marxis. Ia menolak pendapat Marxis yang menekankan ideologi dari sisi peyoratif atau negatif, walau disisi lain ia sepakat dengan pendapat Marx yang mengatakan bahwa ide-ide ditentukan oleh lingkungan sosial yang membentuknya.

Dalam buku Ideology and Utopia (1924), Mannheim mendefinisikan ideologi sebagai sistem pemikiran yang menjadi dasar tatanan sosial. Di samping itu, ideologi juga mengekspresikan kepentingan-kepentingan kelompok penguasa atau kelompok yang dominan di masyarakat.

Selanjutnya, Mannheim memilah ideologi menjadi dua jenis yakni ideologi partikular dan ideologi total. Ideologi partikular merupakan ide-ide individu atau kelompok tertentu, sedangkan ideologi total mengacu pada weltanschauung atau world view (pandangan hidup) yang diyakini oleh suatu kelas sosial, masyarakat luas dan bahkan berlaku pada suatu periode jaman tertentu. Mannheim mengklasifikasikan kapitalisme liberal dan Marxisme ke dalam tipe total ini.

Menginjak tahun 1960-an hingga kini, kajian tentang ideologi bergeser ke arah analisis ideologi dari perspektif sosial dan politik dan hasilnya adalah pengertian-pengertian ideologi yang netral dan obyektif, sebagai contoh adalah definisi Martin Seliger yang menyebutkan bahwa ideologi merupakan seperangkat ide-ide, di mana (melalui ide-ide tersebut) seseorang mampu menjelaskan dan menjustifikasi tujuan serta tindakan sosial yang terorganisir, atau dengan kata lain, ideologi merupakan sistem pemikiran yang berorientasi pada tindakan (Heywood, 1998: 8-11).

Dari uraian pengertian ideologi di atas terlihat bahwa arti ideologi berkembang dari masa ke masa. Pada awalnya, ideologi diartikan sebagai ilmu tentang ide (Destutt de Tracy) kemudian berkembang ke arah pengertian yang bercorak peyoratif dan negatif (Marx dan Marxis), di mana ideologi dipahami sebagai bentuk ilusi, kekuasaan, kesadaran palsu dan hegemoni. Berikutnya, seorang non-Marxis, Karl Mannheim menyumbangkan pemikirannya dengan mengemukaan pengertian baru yakni ideologi sebagai pandangan hidup, weltanschauung atau world view. Terakhir, sejak tahun 1960-an, minat terhadap kajian ideologi lebih difokuskan pada analisis sosial-politik sehingga melahirkan definisi-definisi yang netral, antara lain pengertian bahwa ideologi merupakan seperangkat ide yang berorientasi pada tindakan.

Ideologi dalam arti yang netral tentu saja memiliki kelemahan karena tidak menjelaskan ideologi dari sudut baik atau buruk, benar atau salah, menindas atau membebaskan, terbuka atau tertutup. Ideologi dalam arti yang netral juga sulit dikritisi, karena ke”netral”annya, ideologi dapat diartikan bermacam-macam seperti sebagai pandangan hidup, doktrin (ajaran) atau sebagai filsafat politik.

Terlepas dari kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam kajian ideologi yang dibangun sejak tahun 1960-an, harus diakui bahwa kajian ini mampu menghasilkan pengertian-pengertian ideologi yang bercorak deskriptif, di mana ideologi dipandang sebagai obyek studi dan riset sehingga nantinya ideologi dapat dipahami sebagai salah satu bentuk pemikiran politik. Menurut Hardiman (dalam Eatwell dan Wright (ed), 2001: ix), bila ideologi dipahami secara peyoratif semata maka yang tampil adalah suatu sikap antipati, alergi atau meremehkan ideologi.

Setelah mengemukakan berbagai pengertian ideologi, kini sampailah pada posisi yang harus diambil dalam buku ajar ini. Penulis buku ajar mengadopsi definisi ideologi yang dikembangkan sejak tahun 1960-an, yaitu dari Andrew Heywood (1998). Definisi Heywood digunakan sebagai kerangka kerja untuk memahami pengertian ideologi dan untuk menjelaskan peran ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun dasar pertimbangan pemilihan ini adalah karena pengertian ideologi yang dirumuskan Heywood banyak membantu menjelaskan gejala ideologi yang kompleks.

Heywood (1998: 12) mendefinisikan ideologi sebagai seperangkat ide yang menjadi basis tindakan politik yang terorganisir. Dari pengertian singkat ini, Heywood lantas mengembangkan tiga ciri ideologi yakni a) sebagai world view (pandangan hidup) masyarakat, b) sebagai model, visi, cita-cita tentang tatanan masyarakat yang baik di masa depan dan c) sebagai pedoman bagi perubahan-perubahan politik yang seharusnya dilakukan.

Dari rumusan definisi serta ciri-ciri ideologi, Heywood kemudian mengkasifikasikan gejala ideologi ke dalam dua bentuk. Pada bentuk pertama, ideologi dapat dilihat sebagai bentuk pemikiran deskriptif dan normatif, di mana keduanya menghasilkan sintesis antara pemahaman dan komitmen.

Sebagai sintesis (gabungan) antara pemahaman dan komitmen, ideologi di satu sisi berisi pengetahuan deskriptif, yaitu berupa peta intelektual tentang masyarakat dan pandangan umum terhadap realitas. Melalui peta atau pandangan tersebut, seseorang atau kelompok masyarakat mampu menempatkan diri dalam suatu lingkungan sosial. Di sinilah letak kapasitas ideologi sebagai pemersatu atau pengintegrasi individu-individu atau kelompok-kelompok.

Di sisi lain, ketika individu atau kelompok telah memiliki pemahaman deskriptif yang sama, mereka akan memiliki keyakinan normatif atau preskriptif pula yaitu berupa suatu komitmen tentang tatanan masyarakat di masa kini maupun mendatang. Dengan adanya corak normatif, maka ideologi menjadi sistem keyakinan yang memiliki kekuatan dan mendorong sikap emosional karena dapat menjadi alat untuk menyuarakan harapan, ketakutan, simpati dan kebencian.

Sintesis antara pemahaman dan komitmen pada dasarnya meleburkan gejala ideologi sebagai fakta dan nilai, atau antara ciri (a) ideologi sebagai pandangan hidup dan (b) ideologi sebagai cita-cita tentang tatanan masyarakat yang baik.[3] Adanya peleburan ini menyebabkan batas antara ideologi dengan ilmu pengetahuan menjadi kabur, akibatnya, ideologi dapat digunakan sebagai paradigma[4], yaitu sebagai seperangkat prinsip, doktrin, dan teori yang dapat mendorong proses penelitian intelektual.

Pada bentuk kedua, ideologi dapat dilihat sebagai teori politik dan tindakan politik. Keduanya akan menghasilkan sistesis antara pemikiran dan tindakan seperti tercermin pada ciri (b), ideologi sebagai cita-cita tentang tatanan masyarakat yang baik dan (c) ideologi sebagai pedoman perubahan politik yang diinginkan. Seliger (dalam Heywood, 1998: 13) mengkaji secara lebih mendalam tentang hal ini dengan memilah ideologi ke dalam dua tingkat. Tingkat pertama adalah tingkat fundamental, pada tingkat ini, ideologi mirip dengan filsafat politik[5] karena di dalamnya berbicara tentang teori-teori dan ide-ide abstrak. Sedang pada tingkat kedua adalah tingkat operatif, pada tingkat ini, ideologi berbentuk gerakan-gerakan politik seperti mobilisasi massa dan perjuangan untuk merebut kekuasaan. Dalam bentuk operatif, ideologi dapat dikenali dengan mudah dalam slogan-slogan, retorika politik, manifesto partai ataupun dalam kebijakan-kebijakan pemerintah.

5.2  IDEOLOGI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita menjumpai adanya gejala ideologi tertentu yang dihayati sebagai sumber nilai, sebagai contoh liberalisme di AS, sosialisme di Kuba dan Pancasila di Indonesia. Satu pertanyaan dapat ditampilkan di sini, mengapa komunitas politik seperti negara bangsa memerlukan ideologi?

Salah satu ciri yang menandai suatu bangsa adalah kemajemukan yang dapat berupa a) kemajemukan budaya seperti ras, suku bangsa, agama, bahasa maupun; b) kemajemukan sosial seperti perbedaan-perbedaan yang diakibatkan oleh pekerjaan, pendidikan, status ekonomi dan kekuasaan yang dimiliki.

Kejemukan itu tentu saja menimbulkan permasalahan sehubungan dengan penciptaan identitas bersama, yang merupakan hal mendasar dalam hidup berbangsa dan bernegara. Permasalahan identitas bersama ini akan semakin jelas dalam pertanyaan-pertanyaan berikut: bagaimana individu mendefinisikan diri sebagai warga negara? bagaimana individu terhubung dengan negara? apakah nilai-nilai etnis dan agama mampu memberikan solidaritas sebangsa? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dikatakan wajar karena kelompok-kelompok masyarakat memiliki sistem nilai tersendiri yang digunakan untuk mengejar kepentingan kelompok masing-masing. Mengingat beragamnya sistem nilai yang dimiliki kelompok masyarakat dan tak jarang pula satu sama lain saling bertentangan, maka dalam kehidupan, berbangsa dan bernegara memerlukan alat pemersatu sekaligus suatu identitas bersama sebagai landasan untuk menyusun tatanan masyarakat.

Dalam kajian yang dilakukan Charles F. Andrain (1992, 82-84) ditemukan empat tipe nilai yang merupakan sumber pembentuk identitas bersama, keempat nilai tersebut adalah pertama, nilai primordial yaitu nilai-nilai yang bersumber pada nilai-nilai yang dihayati oleh kelompok-kelompok etnis ; kedua, nilai sakral[6] yang berasal dari nilai-nilai agama dan ideologi; ketiga, nilai personal, nilai ini akan muncul seiring dengan tampilnya pemimpin-pemimpin karismatik, yang mampu mempersatukan bangsa; keempat, nilai-nilai sipil, nilai ini tidak hanya mengacu pada sikap hormat dan kesantunan dalam hidup berpolitik tetapi juga mengarah ada penciptaan sistem politik yang mampu mengembangkan loyalitas warga negara terhadap sistem politik, sementara ikatan warga terhadap kelompok-kelompok budayanya tetap dipertahankan. Adapun nilai-nilai sipil yang dipandang penting adalah nilai-nilai yang mengacu pada tertib hukum, kesejahteraan umum dan disertai dengan pengembangan sistem politik yang berlandaskan pada kekuasaan yang dimiliki bersama.

Dari keempat tipe nilai, ideologi merupakan bagian dari tipe nilai sakral yang seperti telah diungkapkan, merupakan salah satu sumber pembentuk identitas bersama. Ideologi merupakan salah satu tipe nilai yang mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Alfian: 1986). Dengan demikian, melalui ideologi yang dihayati, suatu masyarakat atau bangsa mengetahui ke arah mana kehidupan bersama hendak dituju.

Di samping memberikan arah dan tujuan dalam hidup berbangsa dan bernegara, ideologi juga memiliki fungsi lain yang tak kalah pentingnya. Fungsi yang perlu ditekankan di sini terkait dengan identitas bangsa karena ideologi memiliki kecenderungan untuk memisahkan ingroup (kita) dari outgroup (mereka atau bangsa lain). Oleh karena itu ideologi berfungsi untuk mempersatukan (Sastrapratedja, 1993; 143).

Dari definisi-definisi yang dirumuskan sebelumnya oleh Heywood, diperkuat oleh Andrain, Alfian maupun Sastrapratedja, menunjukan bahwa suatu ideologi (dalam hal ini ideologi nasional) merupakan salah satu sumber identitas bangsa yang mempersatukan seluruh unsur atau kelompok masyarakat serta menjadi cita-cita bersama yang ingin dicapai suatu bangsa. Dapat dicontohkan di sini  adalah Pancasila. Dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia, Pancasila telah diakui sebagai ideologi yang membentuk identitas bangsa sekaligus menjadi acuan untuk membangun tatanan masyarakat yang dicita-citakan. Pengakuan terhadap Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan hasil konsensus seluruh kelompok masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena adanya kesadaran bahwa Pancasila yang didalamnya terkandung nilai ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, musyawarah dan keadilan sosial, merupakan nilai-nilai yang dipandang baik, oleh karenanya menjadi tujuan setiap warga negara Indonesia untuk mengejarnya (Surbakti, 1983: 29).

5.3  BENTUK-BENTUK IDEOLOGI

Ideologi dapat dipilah menjadi dua macam bentuk, pertama, ideologi sebagai sistem pemikiran yang tertutup. Bentuk ini mengacu pada ideologi yang memonopoli kekuasaan, tidak mentolerir ide atau keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengannya. Ideologi menjadi instrumen kontrol sosial dan menuntut adanya kepatuhan (Heywood, 1998:10)

Ideologi semacam ini dapat dijumpai dalam ideologi-ideologi doktriner karena ajaran-ajaran yang ada di dalamnya disusun secara jelas, sistematis, diindoktrinasikan kepada warga negara dan pelaksanaannya pun diawasi secara ketat oleh aparat negara. Dalam masyarakat, ideologi yang diperkenankan hidup hanya ideologi yang diakui negara saja. Sebagai contoh komunisme di era tegaknya Uni Soviet, fasisme di Itali dan nazisme di Jerman era Hitler (Surbakti, 1983: 28).

Kedua, ideologi sebagai bentuk pemikiran yang terbuka. Dalam ideologi semacam ini mengandung komitmen terhadap kebebasan, toleransi dan pengakuan terhadap kemajemukan dalam masyarakat (Heywood, 1998: 10). Ideologi sebagai bentuk pemikiran yang terbuka juga disebut sebagai ideologi yang tidak ketat karena ajaran-ajarannya tidak disusun secara terperinci, tidak diindoktrinasikan pada warga negara dan pelaksanaannya tidak diawasi secara ketat oleh negara. Ideologi ini dapat menerima ideologi-ideologi lain, sehingga dapat hidup berdampingan dengan ideologi-ideologi lain di masyarakat contohnya adalah Pancasila.

5.4  MACAM-MACAM IDEOLOGI

Berbagai macam ideologi dapat diuraikan sebagai berikut:

a). Liberalisme

Liberalisme adalah suatu ideologi atau ajaran tentang negara, ekonomi dan masyarakat yang mengharapkan kemajuan di bidang budaya, hukum, ekonomi dan tata kemasyarakatan atas dasar kebebasan individu yang dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya sebebas mungkin. Liberalisme ekonomi mengajarkan kemakmuran orang perorang dan masyarakat seluruhnya diusahakan dengan memberi kesempatan untuk mengejar kepentingan masing‑masing dengan sebebas‑bebasnya.

Neo‑Liberalisme yang timbul setelah perang Dunia I berpegang pada persaingan bebas di bidang politik ekonomi dengan syarat memperhatikan/membantu negara‑negara lemah/ berkembang. Dibandingkan dengan ideologi Pancasila, apabila ideologi liberalisme lebih menekankan kepada kepentingan individu dan persaingan bebas, ideologi Pancasila mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong‑royongan. Demokrasi liberal lebih bersifat formalistis, demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

b). Kapitalisme

Kapitalisme, bila dilihat dari sisi ekonomi diartikan sebagai sistem ekonomi di mana bahan baku distribusinya secara pribadi dimiliki dan dikembangkan. Sedangkan bila dilihat dari sisi politik, kapitalisme adalah sistem sosial berdasarkan hak asasi manusia. Untuk mendapatkan sistem ekonomi di mana “produksi dan distribusi dimiliki secara pribadi”, harus mempunyai hak individual dan terutama hak properti. Milton Friedman cenderung untuk mengefektifkan pasar bebas (free‑market), di mana mereka mengklaim promosi kebebasan individu dan demokrasi. Sedangkan menurut Marx, kapitalisme adalah hasil karya dari pasar pekerja (labor market).

Perkembangan ekonomi yang pesat di Eropa akibat Liberalisme menimbulkan suatu ideologi yang baru, yang bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasar bebas. Ideologi ini disebut Kapitalisme. Sebenarnya bentuk awal dari kapitalisme adalah merkantilisme yang berkembang di Eropa dan Timur Tengah pada Abad Pertengahan. Pada dasarnya inti dari merkantilisme dan kapitalisme sama, yaitu untuk mencapai keuntungan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, merkantilisme di Eropa berpadu dengan praktek ekonomi, yang kemudian disebut dengan kapitalisme.

Kapitalisme yang berkembang menyebabkan munculnya negara‑negara yang kuat dan kaya, sehingga berambisi untuk memperluas wilayahnya. Kemudian timbullah suatu ideologi baru yaitu kolonialisme. Upaya untuk memperluas wilayah tersebut berupa klaim atas wilayah yang dikuasai dan disusul dengan pemindahan penduduk.

c). Kolonialisme

Kolonialisme adalah paham tentang penguasa oleh suatu negara atas daerah/bangsa lain dengan maksud untuk memperluas wilayah negara itu. Faktor penyebab timbulnya kolonialisme: keinginan untuk menjadi bangsa yang terkuat, menyebarkan agama dan ideologi, kebanggaan atas bangsa yang istimewa, keinginan untuk mencari sumber kekayaan alam dan tempat pemasaran hasil industrinya.

Tipe‑tipe kolonialisme adalah:

(1)  Koloni penduduk: jika terjadi migrasi besar‑besaran ke negeri asing dan kemudian menjadi tanah air baru. Misalnya Amerika Utara dan Kanada.

(2)  Koloni kelebihan penduduk : seperti koloni‑koloni bangsa Italia dan Jepang.

(3)  Koloni deportasi: tanah koloni yang dikerjakan olen orang‑orang buangan, misalnya Australia.

(4)  Koloni eksploitasi: daerah jajahan yang dikerjakan hanya untuk mencari keuntungan, misalnya Hindia Belanda.

(5)  Koloni sekunder: tanah‑tanah koloni yang tidak menguntungkan ibu‑negeri, tapi perlu dipertahankan karena kepentingan strategi.

d). Nasionalisme

Nasionalisme merupakan salah satu ideologi yang berpengaruh di Eropa pada  akhir abad ke-18 sampai dengan awal abad ke-20 dan di Asia-Afrika pada abad ke-20. Dalam kurun waktu sepanjang dua abad, nasionalisme telah merepresentasikan diri sebagai ideologi yang berperan penting dalam pembentukan negara-bangsa (nation-state) di ketiga belahan dunia tersebut.

Dalam kajian-kajian tentang nasionalisme, titik tolak pembahasan terletak pada bangsa (nation). Berpijak dari konsep bangsa ini maka nasionalisme dapat dimengerti sebagai sebuah kesadaran nasional, ideologi politik dan gerakan politik yang mengarahkan suatu bangsa menuju pembentukan organisasi politik yang ideal yaitu negara-bangsa. Negara bangsa adalah konsep di mana  negara terdiri dari satu bangsa, dan yang disebut bangsa di sini adalah rakyat yang berdaulat. Jadi konsep bangsa yang digunakan tidak lagi mengacu pada aspek primordial seperti kesatuan etnis, atau  bahasa namun lebih pada aspek politis.

Pembentukan negara-bangsa – sebagai tujuan nasionalisme – mensyaratkan adanya pemahaman tentang bangsa dalam arti modern, yaitu bangsa di mana para anggotanya memiliki kesadaran bahwa mereka 1) tinggal dalam teritori yang sama sehingga menimbulkan rasa memiliki negara yang sama, 2) memiliki identitas nasional yang terkristalisasi dari sejarah, bahasa dan budaya yang sama, dan 3) merupakan anggota bangsa yang sama. Ketiga hal ini merupakan aspek-aspek yang dapat mempersatukan rakyat yang terpisah secara geografis sekaligus menumbuhkan tanggung jawab politik bersama.

Bangsa dalam arti modern, seperti telah disebut, dicirikan dengan adanya tanggung jawab politik bersama dari para anggotanya. Dalam sejarah, pembangunan bangsa sebagai kesatuan politis  dilatar belakangi oleh gagasan kedaulatan rakyat ( merupakan reaksi dari gagasan kedaulatan raja yang bercorak absolut). Gagasan kedaulatan rakyat inilah yang kemudian melahirkan sebuah kata kunci yaitu warga negara. Sebagai akibat dari lahirnya gagasan kedaulatan rakyat maka dalam konteks kenegaraan, negara dipahami sebagai tatanan politik yang melembagakan kehendak rakyat. Rakyat adalah subyek hukum, pihak yang memahami diri sebagai pembuat hukum itu sendiri. Selain itu, dengan adanya kesadaran dari rakyat bahwa mereka adalah warga negara, maka rakyat (yang juga) sebagai anggota bangsa akan melihat diri mereka sebagai kesatuan warga negara yang berhak menentukan pemerintahan sendiri. Jadi, dalam pengertian bangsa yang modern, terdapat hubungan yang erat antara bangsa, negara dan rakyat sebagai warga Negara. Adapun peran nasionalisme adalah sebagai ideologi yang mendorong kesadaran rakyat menjadi kesadaran nasional untuk menuju  pembentukan negara-bangsa yang berdaulat.

Untuk memahami nasionalisme di Eropa pada abad ke- 18- 20 dan di Asia – Afrika pada abad ke-20 maka dapat dijelaskan dari ideologi-ideologi lain yang mengiringi  pemikiran nasionalisme di kawasan-kawasan tersebut. Di Eropa, perkembangan nasionalisme juga diiringi oleh ide-ide kedaulatan rakyat, liberalisme dan kapitalisme. Terkait dengan liberalisme, dalam  paham ini kebebasan individu dijamin keberadaannya, sebagai akibatnya, tujuan negara dalam masyarakat yang liberal adalah untuk mempertahankan kebebasan, melindungi harta milik dan mewujudkan kebahagiaan individu. Dengan demikian, ketika nasionalisme, liberalisme dan gagasan kedaulatan rakyat telah berhasil mentransformasi bangsa-bangsa di negara-negara Eropa (khususnya Eropa Barat) menjadi bangsa bercorak politis yang terdiri dari kesatuan warga negara, maka negara-bangsa tak lebih dari sarana untuk melindungi kepentingan-kepentingan individu-individu warga negara.

Dampaknya  dalam hubungan antar negara adalah,  yang disebut kepentingan nasional sebenarnya tak lain dari kepentingan individu-individu atau warga negara, di mana negara berkewajiban untuk mewujudkannya. Bila tiap negara berkewajiban mewujudkan kepentingan nasional maka dalam hubungan internasional akan muncul benturan antar kepentingan nasional. Nasionalisme dan liberalisme (dan kemudian diikuti oleh liberalisme dalam bidang ekonomi yaitu kapitalisme) yang berkembang di Eropa akhirnya mendorong intensitas konflik internasional yang dipicu oleh persaingan ekonomi disertai persaingan untuk melakukan ekspansi wilayah guna mendapat sumber bahan mentah. Tiap negara berlomba membangun imperium dengan memperluas wilayah-wilayah jajahan di kawasan Asia dan Afrika, sebagai contoh Inggris pada tahun 1870 – 1900 menguasai wilayah jajahan seluas 4.250.000 mil2, Perancis menguasasi 3.500.000 mil2 dan Jerman memiliki jajahan seluas + 1.000.000 mil2.

Nasionalisme dan kapitalisme di Eropa pada abad ke-18-19 telah melahirkan negara-bangsa yang kokoh dan dengan kekuatan negara ini pula, suatu bangsa dapat membangun koloni-koloni dan imperium. Semakin luas wilayah jajahan yang dimiliki maka semakin makmur suatu negara-bangsa.

Sebaliknya, di Asia dan Afrika, kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa Eropa (kemudian diikuti Jepang) telah menyadarkan rakyat pribumi untuk melawan. Nasionalisme yang bercorak antikolonialisme dan antiimperialisme merupakan jiwa dari seluruh gerakan nasional untuk memerdekakan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Hasil perjuangan tersebut dapat dilihat dari data antara tahun 1945 sampai 1960, terdapat 55 wilayah jajahan yang merdeka dan membentuk negara-negara berdaulat.

Pada abad ke-21 ini, nasionalisme tidak lagi menjadi isu sentral dalam masalah-masalah global. Namun demikian masih banyak negara yang  harus menghadapi masalah-masalah kebangsaan yang bertumpu pada upaya persatuan bangsa (Nation Building) dan permasalahan ini umumnya terjadi di negara-negara yang terbentuk dari bangsa yang multietnis dan multikultural, sebagai contoh yang dapat ditampilkan di sini adalah kegagalan Uni Sovyet dan Yugoslavia dalam mambangun kesatuan bangsa dari keragaman etnis, yang akhirnya berujung pada pembubaran kedua negara tersebut. Selain itu negara-negara seperti Spanyol masih harus menghadapi gerakan separatis Basque. Sementara itu, negara-negara  seperti Irak, Sri Lanka dan bahkan Indonesia masih harus terus berjuang menuju kesatuan bangsa ini.

e). Sosialisme

Sosialisme adalah suatu ideologi yang menjadi gerakan yang hendak mengubah struktur kepemilikan masyarakat secara politis, serta ingin membangun suatu masyarakat baru atas dasar berbagai aliran dalam sosialisme. Pada Abad ke‑19 dan ke‑20, sosialisme merupakan salah satu jawaban terhadap krisis sosial akibat industrialisasi dan cara produksi kapitalis. Sosialisme mau menggantikan sistem kapitalis dengan suatu tatanan masyarakat yang lain. Sosialisme berpendapat bahwa manusia sebenarnya tak hanya bersifat egoistis, melainkan juga sosial. Manusia mampu mewujudkan hidup dalam kebersamaan yang akrab asal diberi kesempatan. Halangan utama adalah hak milik pribadi yang tidak terbagi rata. Ciri khas sosialisme ialah tuntutan penghapusan atau pembatasan hak milik pribadi sebagai sarana utama untuk membangun suatu masyarakat yang sekaligus bebas dan selaras. Cara mencapai tujuan berbeda-beda menurut macam-macam aliran sosialisme. Sosialisme ada yang ateis dan ada yang religius. Sosialisme Marxis (Karl Marx 1818-1883) yang menganggap dirinya sebagai “sosialisme ilmiah” bersifat ateis. Sosialisme tidak identik dengan Marxisme. Sosialisme yang bersumber pada ideologi Pancasila adalah sosialisme yang relegius. Hak milik perseorangan diakui tetapi mempunyai fungsi sosial.

f). Marxisme

Marxisme sebagai suatu ideologi timbul karena munculnya kapitalisme yang menimbulkan perbedaan kelas dalam masyarakat. Hal itu menyebabkan penderitaan kaum proletar, sedangkan kaum borjuis semakin kaya. Sementara dalam Marxisme tidak mengenal perbedaan kelas. Perekonomian negara dan hak milik bersama diatur oleh negara.

Landasan filosofi ideologi Marxisme adalah materialisme, karena menurut Marx dan Engels dalam kehidupan ini, “yang primer” dianggap sebagai materi. Konflik yang terjadi dalam sejarah manusia selalu memperebutkan sesuatu yang ada hubungannya dengan materi. Penerapan Marxisme kemudian menimbulkan paham baru yaitu sosialisme-marxisme. Pada awalnya, sosialisme merupakan utopia sosialis, artinya dalam kehidupan sosial semua orang dipandang sama, tidak ada perbedaan baik laki‑laki maupun perempuan, tidak ada perbedaan antara yang memiliki uang dengan yang tidak memiliki uang.

g). Fasisme dan Nazisme

Berakhirnya Perang Dunia (PD) I pada tahun 1918 menimbulkan tragedi bagi Eropa dan dunia. Bagi negara-negara yang kalah perang, kenyataan ini tentu menyakitkan lagi, Jerman misalnya, harus menerima isi Perjanjian Perdamaian Versaille (1919) yang isinya antara lain kedaulatan Jerman dikendalikan oleh Tentara Pendudukan Sekutu.

Dalam situasi negara yang kacau setelah perang, di mana korban-korban sipil berjatuhan, dan kemiskinan yang merajalela, fasisme dan nazisme ditawarkan sebagai ideologi maupun gerakan yang mampu membangkitkan kembali kemakmuran, kehormatan dam kejayaan suatu negara bangsa.[7]

Istilah fasisme dikumandangkan pertama kali pada tahun 1919, tepatnya pada saat berdirinya gerakan Fasis di Italia. Selanjutnya, sebagai sebuah ideologi, fasisme mengacu pada ideologi yang diterapkan Mussolini di Itali pada tahun 1922-1939.

Fasisme dan nazisme memiliki beberapa kesamaan konsep dasar sehingga nazisme sering disebut sebagai fasisme varian Jerman. Nazisme berasal dari kata Nazi singkatan dari Nationalsozialistische yang menjadi ideologi Partai NSDAP (Nationalsozialstische Deutsche Arbeiter Partei atau Partai Buruh Nasional Sosialis Jerman). NSDAP menjadi terkenal berkat kemampuan pidato-pidato Hitler. Bagi kaum Nazi, buku tulisan Hitler, Mein Kampf (Perjuanganku) mrupakan buku yang wajib dibaca (Marbun, 1983: 44-46). Nazisme diadopsi di Jerman antara tahun 1933-1938.

Secara umum, fasisme dan nazisme bertitik tolak dari konsep-konsep dasar tentang 1) superioritas ras, 2) elit dan kepemimpinan yang karismatik, 3) negara totaliter, 4) nasionalisme, 5) sosialisme dan 6) militerisme (Hayes, 1973: 19).

Pertama, tentang superioritas ras, konsep ini pada umumnya digunakan negara-negara industri di Eropa Barat menjelang PD I untuk menemukan wilayah  dan pasar di luar negeri. Di antara negara-negara itu, seperti Jerman dan Inggris menggunakan teori keunggulan ras untuk menyembunyikan tujuan ekonomi-politik mereka. Ide atau konsep keunggulan ras selanjutnya mendorong pemikiran-pemikiran atau konsep “negara unggul”, di mana ide-idenya ditopang oleh teori geografi politik seperti teori dari MacKinder, Ratzel dan Karl Haushoffer. Keseluruhan konsep baik itu tentang keunggulan ras, negara unggul dan geografi politik ini nantinya menjadi justifikasi ilmiah bagi gerak ekspansi Jerman di bawah Hitler, tepatnya menjelang PD II.

Secara khusus, konsep keunggulan ras tidak ditekankan dalam pemerintahan fasis di Itali namun menjadi semacam doktrin di Jerman dan Rusia (di kedua negara ini, populasi Yahudi cukup besar). Dampak dari konsep yang bahkan menjadi mitos ini adalah lahirnya anti-Semitisme (anti-Yahudi). Kaum Nazi berhasil mempropagandakan anti-Semitisme, di mana kaum Yahudi dituding sebagai penyebab masalah ekonomi-sosial yang menghalangi dominasi bangsa Jerman terhadap bangsa-bangsa Eropa.

Kedua adalah tentang elit dan pemimpin yang karismatik, konsep ini lahir dari situasi masyarakat yang dilanda kahancuran dan ketidakpastian sosial-ekonomi. Dalam situasi seperti ini, masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu mengangkat harga diri bangsa dan memberi harapan. Mussolini maupun Hitler mampu menarik dukungan massa karena keduanya mampu memberi harapan dengan mempropagandakan bahwa bangsa mereka adalah bangsa elit yang ditakdirkan menguasai Eropa dan dunia. Untuk itu diperlukan pemimpin yang tegas dan kuat. Pemimpin harus memiliki otoritas luas dan disegani. Konsep pemimpin yang karismatik dan kuat inilah yang kemudian mengakibatkan lumpuhnya demokrasi karena kekuasaan pemimpin yang tanpa batas.

Ketiga adalah konsep negara totaliter, negara-negara yang menganut fasisme dan nazisme tidak mengenal demokrasi dan lebih menekankan negara totaliter.[8] Dalam negara model ini, kemajemukan bangsa ditiadakan, negara mengontrol mass media, mengawasi serikat pekerja, partai politik oposisi dilarang, dan sebagainya.

Keempat adalah militerisme. Seiring dengan konsep tentang negara totaliter di mana negara mendominasi seluruh kehidupan warga negara, maka peran militer pun menjadi dominan. Militer merupakan organ negara yang berperan penting dalam menjalankan kekuasaan Negara. Hal ini dapat dilihat dari organ-organ SS (Schutzstaffel), organ partai NSDAP Jerman yang bertugas mengontrol kehidupan warga.

Kelima adalah nasionalisme. Nasionalisme merupakan ide yang sangat berpengaruh dalam fasisme dan nazisme karena nantinya, dalam gerakan, fasisme selalu berupa gerakan nasionalis. Hal ini dapat dilihat dari gerakan fasis dan nazi di Itali maupun Jerman, kedua negara ini meyakini adanya keharusan untuk membuat kebijakan-kebijakan luar negeri yang agresif. Namun demikian, nasionalisme yang dianut kaum fasis adalah dalam bentuk yang radikal yaitu chauvinisme, seperti terlihat dari ajaran tentang keharusan negara untuk melakukan aneksasi serta memegang teguh machtpolitik (politik berdasarkan kekuasaan).

Keenam adalah sosialisme, dalam fasisme terkandung ide sosialisme namun sosialisme kaum fasis tidak mengacu pada Marxisme melainkan lebih pada pemikiran-pemikiran tentang pemerataan ekonomi. Adapun tujuan ekonomi ini difokuskan untuk mendorong kemampuan ekonomi seluruh unsur bangsa agar menjadi bangsa unggul. Pada umumnya, sosialisme di negara-negara fasis mengijinkan usaha-usaha kelompok swasta tetapi negara tetap menguasai bidang-bidang semacam transportasi.

Fasisme dan nazisme kehilangan dukungan massa seiring dengan berakhirnya PD II, tepatnya setelah Jerman dan Itali kalah perang. Selain itu, kemampuan negara-negara Eropa Barat membangun diri menjadi negara-negara makmur serta adanya hukum internasional yang mengatur perilaku ekspansif negara-negara di dunia ini juga turut melemahkan kedua ideologi tersebut. Yang menarik, selama tahun 1990-an, di Jerman muncul gerakan Neo-Nazi yang dimotori kaum muda, mereka melakukan kerusuhan-kerusuhan. Namun tindakan-tindakan semacam itu lebih dipahami sebagai bentuk ketegangan sosial dan tidak berakar pada ideologi politik, walaupun seringkali kelompok ini mengunakan simbol-simbol Nazi.

h). Feminisme

Feminisme sebagai suatu pemikiran dan gerakan lahir di sekitar abad ke-18, tepatnya setelah Revolusi Amerika (1776) dan Revolusi Perancis (1792). Pemikiran ini lahir karena didorong oleh realitas di masyarakat, di mana posisi perempuan pada masa-masa tersebut kurang beruntung dibandingkan dengan posisi laki-laki. Pada masa ini, perempuan (baik dari kelas menengah – atas ataupun kelas bawah) tidak memiliki hak-hak seperti  1) hak untuk mendapat pendidikan, 2) hak untuk memilih dan dipilih (hak politik), 3) hak untuk memasuki lapangan pekerjaan di masyarakat, khususnya pada perempuan dari kelas menengah–atas, 4) hak atas harta milik, akibatnya perempuan yang menikah tidak memiliki harta sendiri yang sah dan segala harta yang diperolehnya secara legal menjadi milik suaminya.

Sebagai akibat dari tiadanya hak-hak tersebut, maka perempuan tidak dapat masuk ke perguruan tinggi, parlemen, kantor-kantor dan  tidak memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki di hadapan hukum. Kondisi seperti ini  pada akhirnya menimbulkan kesadaran akan ketidaksetaraan hak-hak perempuan dengan hak-hak laki-laki dan kemudian mendorong adanya pemikiran serta gerakan untuk menuntut hak-hak perempuan. Gerakan feminisme mula-mula berlangsung di Amerika Serikat yang kemudian menyebar ke Perancis dan Inggris. Gerakan ini dimotori oleh perempuan kelas menengah-atas dengan tuntutannya yang terkenal yaitu kesetaraan hak dengan laki-laki di dunia kerja, lapangan pendidikan dan hak untuk memilih dan dipilih.

Salah satu tokoh pemikir yang berpengaruh dan berperan dalam mendorong kesadaran akan nasib perempuan pada saat itu adalah Mary Wallstonecraft dari Inggris. Pada tahun 1792, ia menerbitkan buku Vindication of the Rights of Woman. Lima puluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1848, pemikiran-pemikiran Wallstonecraft dimuat dalam konvensi hak-hak kaum perempuan yang diadakan di Seneca Falls, AS.

Dalam sejarah gerakan terdapat satu gerakan perempuan yang dilandasi oleh gagasan sosialis dengan tokoh pemikir seperti Clara Zetkin (1857-1933) dan Charlotte Perkin Gilman ( 1860-1935). Kedua tokoh ini memandang bahwa tuntutan-tuntutan feminisme sebenarnya bukanlah kesetaraan hak dengan laki-laki semata tetapi juga meliputi perubahan secara total terhadap tatanan masyarakat yang penuh dengan ketidak adilan. Dengan demikian, ideologi feminisme yang bercorak sosialis mengarah pada penciptaan Dunia Baru yang berkeadilan dan tanpa penindasan.

Pada abad ke-21 ini, perempuan telah menikmati hasil perjuangan gerakan feminisme. Pada saat ini tidak banyak orang yang masih mempertentangkan hak-hak perempuan untuk memperoleh pendidikan, mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, mendapatkan pekerjaan di masyarakat ataupun dalam hak-hak politik. Namun demikian, bukan berarti kelompok perempuan telah terbebas dari diskriminasi sama sekali, seperti yang terjadi di Indonesia misalnya, gerakan perempuan masih harus berjuang untuk mendukung pembuatan undang-undang perlindungan. Tujuan undang-undang ini adalah untuk melindungi perempuan dari dampak pekerjaan yang merugikan seperti kecelakaan kerja, upah rendah dan jam kerja yang panjang.

Adapun peraturan-peraturan lain yang diperjuangkan meliputi; penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perlindungan terhadap pekerja rumah tangga anak (untuk anak perempuan usia dibawah 15 tahun), perlindungan terhadap perdagangan perempuan dan anak (trafiking), perlindungan terhadap perempuan dan anak yang dilacurkan (PYLA / AYLA) dan korban-korban pemerkosaan.

i). Ekologisme

Semenjak berakhirnya Perang Dingin antara Blok Barat dan Timur di akhir tahun 1990-an, isu-isu global didominasi oleh isu-isu tentang globalisasi, ledakan populasi, kemisikinan di Dunia Ketiga dan lingkungan hidup.

Sebagai isu global, masalah lingkungan hidup merupakan salah satu yang terpenting. Hal ini dapat dilihat dari diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) tentang lingkungan dan pembangunan pada tahun 1992 di Rio de Jeneiro. KTT ini dihadiri 100 kepala negara, 172 perwakilan resmi negara, 14 ribu organisasi non pemerintah dan diliput oleh lebih dari 8000 wartawan dari seluruh dunia.

Beberapa kesepakatan yang dihasilkan dalam KTT ini adalah konvensi tentang lingkungan dan pembangunan, konvensi perubahan iklim dan konvensi tentang keanekaragaman hayati. Kesepakatan-kesepakatan ini tentu saja memberi harapan bagi penyelamatan dan kehidupan lingkungan. Namun  yang menarik untuk dicermati adalah apa yang dicapai melalui KTT tersebut merupakan hasil perjuangan dan pemikiran yang tak kenal lelah dari semua pihak yang sangat peduli terhadap kelestarian lingkungan. Untuk mendalami masalah lingkungan ini maka ditampilkan satu ideologi yaitu ekologisme atau ekologi politik. Di sini perlu dibedakan terlebih dahulu antara ekologisme dan environmentalisme. Keduanya peduli terhadap lingkungan hidup namun perbedaannya terletak pada cara pandang. Kelompok environmentalis bertindak berdasarkan gejala kerusakan lingkungan, sementara kaum ekolog lebih menekankan pada keterkaitan faktor-faktor ekonomi dan politik dengan degradasi lingkungan sehingga menimbulkan keyakinan bahwa kerusakan alam bisa diperbaiki melalui kerjasama dengan para industrialis. Sebaliknya, kelompok environmentalis berpandangan untuk membongkar jalinan ekonomi politik tersebut. Dalam kehidupan aktual, publik sebenarnya tidak terlalu membedakan keduanya dan bahkan menyamakan politik hijau (green politic) dengan ekologisme. Hal ini terjadi karena publik terbiasa melihat gerakan kelompok hijau sebagai kelompok penekan di tingkat internasional seperti Greenpeace dan Friends of Earth.

Sebagai sebuah ideologi politik kontemporer, ekologisme merupakan reaksi terhadap proses industrialisasi yang cenderung memperluas produksi dan konsumsi tanpa mempedulikan keterbatasan bumi. Cepat atau lambat, proses produksi akan menghabiskan sumber daya alam melampaui kemampuan bumi untuk menyerap pembuangan zat-zat beracun, bila hal ini dibiarkan maka kualitas hidup manusia akan semakin memburuk.

Pada masa modern ini, masyarakat industri di negara maju dan kemudian diikuti oleh negara-negara berkembang berlomba untuk mempercepat produksi dan meningkatkan  konsumsi demi tercapainya kemakmuran. Dampak dari segala proses ini adalah pengurasan isi bumi (penggunaan energi fosil seperti batubara, minyak dan gas)  dan penciptaan polusi yang tak terkendali (sebagai akibat limbah gas seperti karbon dioksida dan metana), Fritz Schumacher dalam The Small is Beautiful memperlihatkan bawha industri modern dengan segala kecanggihan intelektualnya telah menghabiskan unsur-unsur yang paling dasar di mana industri dibangun.

Industrialisasi pula yang membentuk cara berpikir manusia yang bertumpu pada  “modal”. Modal dipandang sebagai sesuatu yang diciptakan manusia dan dapat dihabiskan atau diinvestasikan. Dari sudut pandang ekolog maupun environmentalis, bumi dan sumberdayanya tidak dapat diperbaharui, keduanya merupakan modal yang tidak diciptakan manusia dan tentu saja tidak dapat ditingkatkan. Jadi, ekologisme di sini bertujuan untuk membangun kepedulian terhadap hubungan antara manusia dengan lingkungan serta antara manusia dengan dirinya sendiri.

Hasil gerakan lingkungan hidup baik dari kelompok environmentalis maupun ekolog telah membuahkan kesadaran global akan masalah-masalah lingkungan hidup seperti pemanasan global. Gerakan-gerakan tersebut juga berhasil mendorong pengurangan atau penghentian penebangan hutan yang tujuannya 1) menghindari kelangkaan bahan genetika bagi pengembangan obat-obat baru, 2) menyerap karbon dioksida, 3) membantu mengurangi pemanasan global, 4) mencegah erosi, 5) melidungi suku-suku pribumi dari kehancuran lingkungannya dan 6) menjadi wahana kontemplasi terhadap keindahan yang ditumpulkan oleh industrialisasi.

Secara formal, keberhasilan gerakan ekologisme juga dapat dilihat dari penerapan berbagai kebijakan tentang lingkungan di negara-negara maju. Bahkan di tingkat internasional telah diadakan KTT Bumi yang kemudian melahirkan penandatanganan kovensi perubahan iklim di PBB (United Nation Framework Convention on Climate Change) pada 9 Mei 1992.

5.5  IDEOLOGI-IDEOLOGI DARI ASIA

Secara historis, berbagai ideologi politik yang dideskripsikan di atas, merupakan ideologi-ideologi yang lahir dan berkembang di Barat. Liberalisme misalnya, merupakan reaksi kritis terhadap absolutisme yang tumbuh subur dalam masyarakat feudal-klerikal dan bentuk monarki absolut di Eropa. Jawaban liberalisme atas absolutisme tersebut adalah dengan mengajukan ide-ide jaminan hukum atas hak-hak dan kebebasan individu, serta kesetaraan sosial.[9] Berikutnya, sosialisme dan marxisme merupakan reaksi kritis terhadap liberalisme dan kapitalisme.

Sungguhpun ideologi-ideologi tersebut lahir dalam kultur masyarakat Barat, tidaklah berarti bangsa-bangsa lain seperti Asia, Afrika maupun Amerika Latin tidak pernah mengembangkan ideologi masing-masing, ketiga kawasan ini sebenarya telah banyak melahirkan ideologi-ideologi politik, sebagai contoh sosialisme Arab dicetuskan oleh Gamal Abdel Nasser dari Mesir, Maoisme digagas oleh Mao Tse Tung dari China, Ujamaa, dirumuskan oleh Julius Nyerere dari Afrika, serta ide-ide tentang hak milik dan masyarakat komunitarian dikumandangkan oleh Jaimee Castillo dari Amerika Latin.

Terbentuknya ideologi-ideologi politik di ketiga kawasan tersebut merupakan reaksi kritis terhadap ideologi kapitalisme, kolonialisme dan imperialisme Barat, sehingga unsur-unsur dalam ideologi-ideologi bangsa Asia, Afrika dan Amerika Latin ini sarat dengan ide-ide nasionalisme, antikolonialisme dan sangat menekankan ide keadilan sosial.[10] Untuk mengenal dan memahami ideologi dari ketiga kawasan, di sini ditampilkan dua ideologi dari Asia untuk mewakili  yakni Hind Swaraj (Indian Home Rule) yang digagas Mahatma Gandhi dan Pancasila dari Indonesia.

a). Hind Swaraj

Hind Swaraj (berasal dari kata Hind yang berarti bangsa India dan Swaraj yang berarti pemerintahan sendiri), adalah ideologi yang digagas oleh Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948). Ia dikenal sebagai Bapak dan Guru bangsa India yang wafat karena ditembak pada tahun 1948.

Sebagai sebuah ideologi, Hind Swaraj terdiri dari beberapa ide dasar yaitu nasionalisme humanistis, sarvodaya (kesejahteraan sosial), ekonomi khadi serta pemerintahan yang demokratis.

Nasionalisme humanistis Gandhi bertumpu pada ajaran ahimsa (prinsip menghormati kehidupan, dalam arti khusus adalah tidak melakukan tindakan kekerasan apalagi pembunuhan) dan satyagraha (prinsip kekuatan jiwa, cinta  akan kebenaran. Dalam bahasa Inggris sering dipadankan dengan passive resistance, non-violence atau perlawanan tanpa kekerasan/pasif). Dengan kedua prinsip tersebut, gerakan kemerdekaan India di bawah Gandhi memiliki ciri-ciri seperti tidak melakukan tindakan kekerasan tapi lebih memilih aksi-aksi semacam boikot dan mengedepankan peralihan kekuasan secara damai melalui negosiasi dan gentlemen agreement.

Sarvodaya (kesejahteraan untuk semua). Hind Swaraj juga meliputi ide tentang tatanan sosial-ekonomi yang ideal yakni kesejahteraan dan kesetaraan sosial bagi bangsa India. Ide tentang kesetaraan diangkat mengingat India masih menganut sistem kasta, di mana kaum Pariah atau kaum Harijan (kelompok yang terpinggirkan) perlu diangkat, baik secara sosial maupun ekonomi agar di dalam India yang merdeka, kelompok ini juga memiliki tempat dan kekuatan.

Ide tentang ekonomi khadi. Khadi adalah kain tenun yang ditenun dengan charkha (alat tenun yang dijalankan oleh tenaga manusia). Bagi Gandhi, kedua alat ini merupakan simbol sekaligus sarana untuk yang mendukung sarvodaya, keduanya merupakan alat sederhana namun dapat menjadi tumpuan jutaan rakyat miskin untuk memproduksi kain sendiri, hingga lepas dari ketergantungan kain impor dari Inggris. Ekonomi khadi dengan demikian merupakan simbol kemandirian ekonomi dari ketergantungan impor dan simbol kebebasan dari eksploitasi sistem industri pabrik yang diyakini Gandhi dapat menimbulkan pengangguran di desa-desa.

Ide Ramrajya (negara yang demokratis) dan Gram Swaraj (pemerintahan lokal berbasis desa), merupakan dua ide Gandhi tentang negara dan kedaulatan negara yang dicirikan oleh desentralisasi kekuasaan. Bentuk-bentuk pemerintahan semacam ini diyakini Gandhi dapat mewujudkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya, serta dapat memberi ruang bagi semua bantuk aliran atau pemikiran individu (Peorbasari, 2007:183-189)

Dalam konstitusi India, tidak semua ide-ide dasar Gandhi termaktub di dalamnya, sebagai contoh ide tentang ekonomi khadi sulit diadopsi, namun sebagai suatu jiwa atau semangat kemandirian ekonomi, ide tersebut tetap hidup dalam kalbu bangsa India.

b). Pancasila

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang dikumandangkan pertama kali oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yakni pada saat berlangsungnya sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Pada awal pidato dalam sidang tersebut, Soekarno menekankan pentingnya sebuah dasar negara. Istilah dasar negara ini kemudian disamakan dengan fundamen, filsafat, pemikiran yang mendalam, jiwa dan hasrat yang mendalam. Sementara di bagian lain, Soekarno juga menyebut dasar negara sebagai weltanschauung.[11] Weltanschauung menurut Soekarno adalah dasar yang mempersatukan seluruh perjuangan bangsa karena ia merupakan cita-cita dan tujuan bersama, yaitu melawan imperialisme bangsa asing dan mencapai kemerdekaan. Dan perjuangan suatu bangsa senantiasa memiliki karakter sendiri yang berasal dari kepribadian bangsa.[12] Sesuai dengan rumusan ini, maka sejak pertama kali dikumandangkan, Pancasila diartikan sebagai ideologi (dalam arti weltanschauung), yang mencerminkan identitas, kepribadian bangsa sekaligus merupakan alat pemersatu seluruh bangsa untuk mencapai tujuan perjuangan kemerdekaan. Tujuan kemerdekaan tersebut seperti tertuang dalam Pembukaan UUD’45 adalah sebagai berikut : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dunia dan keadilan sosial.

Pancasila, secara etimologis berasal dari dua kata yaitu Panca yang berarti lima dan Sila berarti dasar. Pancasila dari akar kata berarti lima dasar, tepatnya adalah dasar bagi negara Indonesia yang merdeka.

Semenjak dikumandangkan pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila mengalami beberapakali perubahan urutan sila maupun kata. Dalam rumusan Soekarno sebagai berikut: 1) Kebangsaan Indonesia, 2) Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3) Mufakat atau demokrasi, 4) Kesejahteraan sosial dan 5) Indonesia merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau prinsip Ketuhanan.

Berikut dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945, terdapat perubahan kata dalam Pancasila sebagai berikut , 1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3) Persatuan Indonesia, 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perubahan berikutnya terlihat dalam Mukaddimah UUD RIS tahun 1950, di mana kata-kata dalam Pancasila adalah 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Peri kemanusiaan, 3) Kebangsaan, 4) Kerakyatan dan 5) Keadilan sosial.

Adapun urutan dan kata-kata dalam Pancasila yang digunakan saat ini adalah seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD’45 yakni 1) Ketuhanan yang Maha Esa, 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3) Persatuan Indonesia, 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakasanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penempatan sila Ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama dimaksudkan agar tidak hanya menjadi dasar untuk saling menghormati antar agama, melainkan juga menjadi dasar yang kuat untuk memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran dan persaudaraan. Dengan penempatan sila Ketuhanan di bagian atas dimaksudkan agar negara dan pemerintah mendapat dasar moral.[13]

Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan kelanjutan dari praktek hidup dari Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua sila ini bercorak universal, tidak terikat oleh batas negara maupun bangsa. Dengan sila kedua, maka dalam perundang-undangan, hak dan kewajiban warga negara diberi tempat seperti dengan adanya jaminan hak hidup dan hak atas keselamatan seseorang.

Dalam sila Persatuan Indonesia, terkandung pengertian bahwa bangsa Indonesia adalah satu, tak terpecah belah dan hal ini diperkuat dengan lambang kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia merupakan kesatuan di tengah luasnya wilayah dan keragaman suku bangsa, adat, bahasa daerah, agama dan bahasa. Hanya dengan dasar persatuan ini bangsa dan negara tetap utuh dan bila persatuan ini terpecah belah, Indonesia pun runtuh. Oleh sebab itu, persatuan Indonesia merupakan syarat hidup bangsa dan negara Indonesia.

Sila berikutnya, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, menunjukan bahwa kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak tapi dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dengan sila Ketuhanan dan Kemanusiaan yang adil dan beradab, maka kerakyatan harus berpijak pada kebenaran, keadilan, kebaikan dan kejujuran. Dasar moral ini akan memelihara dasar kerakyatan dari bujukan korupsi dan anarki yang senantiasa mengancam demokrasi. Sila kerakyatan ini juga terkait erat dengan sila kelima, Keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan ini, maka demokrasi yang tepat bukanlah demokrasi liberal ataupun yang bercorak totaliter. Sila kerakyatan dan keadilan sosial diharapkan mampu mewujudkan demokrasi dan keadilan di bidang ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terakhir, sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini merupakan salah satu tujuan negara yakni mencapai Indonesia yang adil dan makmur,  untuk itu menjadi jiwa bagi pasal-pasal dalam UUD’45, seperti  dalam pasal 27 disebutkan bahwa warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, Pancasila dapat diterima sebagai ideologi nasional karena sifatnya yang menyatukan berbagai kelompok masyarakat, memberi arah dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjadi prosedur penyelesaian konflik (Surbakti, 1992, 48).

5.6  HAMBATAN DAN TANTANGAN DALAM BERIDEOLOGI PANCASILA

Dalam masyarakat majemuk seperti di Indonesia, terdapat potensi konflik yang besar mengingat adanya berbagai nilai-nilai yang dianut oleh berbagai kelompok masyarakat, dan hal ini dapat pula bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk itu perlu diketengahkan di sini hambatan dan tantangan, baik itu dari negara sendiri maupun dari luar negeri.

1).  Hambatan

Hambatan muncul karena adanya perbedaan aliran pemikiran, misalnya:

a). Paham individualistis. Negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak semua individu dalam masyarakat (kontrak sosial). Di sini kepentingan harkat dan martabat manusia dijunjung tinggi. Hak kebebasan individu hanya dibatasi oleh hak yang sama yang dimiliki individu lain, bukan oleh kepentingan masyarakat.

b).  Paham golongan (Class Theory). Negara adalah suatu susunan golongan (kelas) untuk menindas kelas lain. Paham ini berhubungan dengan paham materialisme sejarah (suatu ajaran yang bertitik tolak pada hubungan‑hubungan produksi dan kepemilikan ‑ sarana produksi serta berakibat pada munculnya dua kelas yang bertentangan, kelas buruh dan kelas majikan dan semuanya itu terjadi dan berada dalam sejarah kehidupan manusia) .

2).  Perbedaan Kepentingan.

Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa penafsiran Pancasila secara subjektif dan kepentingan sendiri sama dengan membuat kabur Pancasila dan menjadi tidak bermakna. Perbedaan kepentingan ini dapat disebabkan karena adanya perbedaan pola pikir masing‑masing kekuatan politik, golongan atau kelompok dalam masyarakat.

3).  Bentuk-Bentuk Ancaman

a).  Isu (penyebaran berita bohong dan fitnah atau desas desus dengan tujuan tertentu).

b)   Gejala‑gejala/kecenderungan (antara lain: pola hidup konsumtif, sikap mental individualistis, pemaksaan kehendak, kemalasan, penurunan disiplin, menurunnya keteladanan, sikap acuh tak acuh, penyalahgunaan wewenang dan lain‑lain). Dengan runtuhnya komunisme, ada kecenderungan pendapat yang membenarkan paham kapitalisme di Indonesia.

c). Perbuatan, tindakan dan tingkah laku yang mengganggu (tindak kekerasan dan melanggar hukum).

d).  Subversi (sabotase, spionisme, dan lain‑lain).

4).  Tantangan

a). Tantangan dari dalam negeri antara lain:

(1).    Tantangan dari disintegrasi: adanya perpecahan‑perpecahan yang disebabkan tidak puasnya sikap daerah menimbulkan permasalahan‑permasalahan yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan NKRI, antara lain: lepasnya Timor Timur pada tahun 1999, adanya gerakan pengacau keamanan di Papua.

(2).    Permesta dan pemberontakan‑pemberontakan lainnya sejak jaman Rovolusi.

(3).    Tantangan dari masalah agama: adanya usaha‑usaha yang timbul karena keinginan untuk mengganti Pancasila dengan simbol‑simbol keagamaan. antara lain: Gerakan Aceh Merdeka, Gerakan Republik Maluku Selatan Pemberontakan DI/TlI dan lain‑lain.

(4).    Tantangan dari masalah SARA: adanya perpecahan yang mengatas namakan SARA menyebabkan beberapa peristiwa yang dapat menghancurkan Pancasila antara lain: Peristiwa Poso, Peristiwa Tanjung Periok, Peristiwa Sambas, Peristiwa Mei1998 dan masih banyak lagi.

b). Tantangan dari luar negeri, antara lain:

(1).    Adanya tantangan dari ideologi lain yang ingin rnengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain, misalnya ideologi Komunisme dalam peristiwa PKI Madiun dan Pemberontakan G‑30 S/PKl. Atau ideologi Liberal dalam Peristiwa Ratu Adil dan Pembantaian di Sulawesi oleh Westerling.

(2).    Adanya intervensi dari negara lain untuk menghancurkan NKRI contohnya privatisasi BUMN atau campur tangan Amerika dalam penanganan hukum dan keamanan di Indonesia.

Oleh karena itu Pancasila bagaimana pun juga akan berusaha untuk tetap mempertahankan diri dari segala macam tantangan tersebut demi kelangsungan negara Indonesia.

5.7  REFLEKSI KRITIS TERHADAP IDEOLOGI

Dari bahasan-bahasan tentang ideologi, baik itu pengertian, bentuk-bentuk maupun macam-macam ideologi kita dapat memahami bahwa ideologi dapat ditinjau dari pelbagai sudut. Ideologi dapat menjadi sistem pemikiran yang terbuka dan tertutup, ideologi dapat dimengerti sebagai ilusi, dan beroritntasi pada kekuasaan di mana dalam bentuk ini, ideologi bersifat menindas. Namun di sisi lain, ideologi juga dapat menjadi world view, pandangan hidup. Bertolak dari seluruh pengertian tersebut, maka diperlukan upaya kritis tepatnya refleksi kritis terhadap ideologi mengingat adanya satu ciri penting yang melekat pada ideologi, yakni sifatnya yang futuristik (berisi cita-cita tentang tatanan masyarakat yang baik di masa depan dan merupakan acuan untuk melakukan perubahan politik). Ideologi berfungsi memberikan harapan akan dunia baru yang lebih baik dari keadan masa lampau yang kurang ideal, serta memberikan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan yang ideal tersebut, maka ideologi sangat menarik baik rakyat, baik secara rasional maupun emosional. Sering ada kecenderungan ideologi dikeramatkan, dimitoskan sebagai yang mampu membawa keselamatan bagi bangsa seluruh umat manusia. Dengan demikian, ideologi diterima sebagai ajaran suci yang tidak bisa dibantah, tertutup bagi ide dan realitas baru, sehingga menjadi steril, kaku dan tidak berkembang. Pengaruh ideologi yang sedemikian besar terhadap masyarakat, sebagai eksesnya bisa terjadi manusia dikorbankan untuk ideologi, dan bukan ideologi untuk manusia. Dan karena ideologi menyangkut masalah strategi bernegara, tidak jarang kelompok-kelompok masyarakat mengunakan ideologi sebagai alat untuk mempertahankan dan memperoleh kepentingan diri secara sepihak dengan merugikan pihak-pihak lainnya. Mengatasnamakan serta memperalat ideologi untuk mempertahankan dan memperoleh kepentingan diri secara sepihak itu akan berakibat terjadinya suatu ” pengkhianatan” terhadap ilmu dan kebenaran. Misalnya dalam ilmu sejarah seringkali terjadi ”penggelapan” kebenaran fakta historis, bahkan sering pula pemutarbalikan kenyataan demi kepentingan pihak tertentu dalam membenarkan ideologinya. ( Paulus Wahana, 1993 : 81-84 )

Terkait dengan Pancasila, dapat dilihat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Sisi futuristik yang melekat pada Pancasila sebagai ideologi ini di satu pihak dapat membawa orang pada harapan yang kurang realistik. Oleh karenanya perlu untuk selalu berdialog dengan kenyataan yang ada. Dalam hal ini ilmu pengetahuan dapat berperan. Di pihak lain, sifat futuristik dari ideologi mengimplikasikan bahwa kenyataan yang ada ( sistem ekonomi, politik, budaya ) tidak dapat dipandang sebagai perwujudan yang telah tuntas dari ideologi, dalam hal ini ideologi Pancasila. Apabila sistem yang ada telah dianggap perwujudan yang tuntas, maka fungsi ideologi hanya menjadi legitimasi atau pembenaran saja dari status quo. Padahal ideologi harus mampu berfungsi menyoroti kenyataan yang ada dan berfungsi kritis terhadap perwujudannya yang selalu belum sempurna. Dengan kata lain ideologi Pancasila dapat menjadi titik referensi bagi kritik sosial (Sastrapratedja, 1993: 143-144).


[1]   Bandingkan dengan Marx yang menyatakan bahwa kaum proletar merupakan satu-satunya kelas yang tidak membutuhkan ilusi dalam ideologi karena tujuan kelas ini adalah masyarakat tanpa kelas sehingga ideologi tidak akan dibutuhkan lagi dan Marx juga tidak pernah menyebut sosialismenya sebagai ideologi.

[2]   Raymond Geuss (dalam Eagleton, 1991: 43) memilah definisi ideologi menjadi tiga jenis yakni a) deskriptif atau dalam arti antropologis, b) definisi peyoratif atau negatif, definisi model ini menghasilkan pengertian ideologi sebagai ide-ide yang melegitimasi kekuasan, suatu ilusi atau kepalsuan dan c) definisi positif.

[3]   Lihat deskripsi Heywood tentang ciri-ciri ideologi

[4]   Banyak definisi yang dapat diajukan untuk memahami paradigma, Guba (1990:18) mendefinisikan sebagai sistem-sistem keyakinan yang menjadi titik tolak untuk menentukan apa penelitian itu serta bagaimana pelaksanaannya. Masterman (dalam Lakatos dan Musgrave, 1989: 66) mengatakan bahwa paradigma adalah seperangkat kebiasaan-kebiasaan ilmiah. Suatu pemecahan masalah akan dihasilkan bila kebiasaan tersebut ditaati. Thomas Kuhn, filsuf yang memperkenalkan term paradigma, mendefinisikannya lebih ke aspek sosiologis, dan bercorak prateori. Ia mendeskripsikan paradigma sebagai suatu capaian ilmiah, suatu “wilayah” yang menuntut komitmen profesional. Namun yang menarik dari pendapat Kuhn adalah bahwa kedudukan paradigma telah ada sebelum pembentukan teori, sudut pandang ataupun hukum. Ia menggunakan term paradigma ketimbang teori untuk mendenotasikan apa yang ditolak dan digantikan dalam revolusi ilmu pengetahuan (Lakatos dan Musgrave, 1989 : 2). Sedangkan  ilmuwan lain menggunakan term teori.

[5]   Ideologi dikatakan mirip namun tidak identik dengan filsafat politik kerena dalam ideologi tidak dijumpai konsistensi dan koherensi internal sebagaimana layaknya dalam filsafat politik.

[6]   Dalam pengertian Andrain, nilai sakral adalah nilai yang bertumpu pada keyakinan-keyakinan sakral yaitu suatu komitmen pada tujuan akhir yang berada di luar realitas empiris. Konsep ini oleh Andrain juga digunakan untuk merujuk pada sistem politik modern yang mengklaim diri bercorak sekular (memisahkan kehidupan politik dari kehidupan agama). Namun demikian, dalam sistem modern tersebut, nilai-nilai seperti profit (dalam kapitalisme), sosialisme-Marx, dan rasionalisme dihayati sebagaimana halnya agama serta diyakini sebagai sumber kebenaran. Nilai-nilai tersebut digunakan sebagai acuan untuk menetapkan masyarakat yang ideal serta menuntut kesetiaan masyarakat.

[7]  Disini terdapat ide nasionalisme dalam bentuk yang radikal yaitu chauvinisme.

[8]   Sebagai catatan, di dunia ini belum pernah ada satu negara pun yang berhasil mengintegrasikan seluruh aspek bangsa secara total, bahkan Hitler dan Stalin pun (pemimpin Rusia) tidak pernah berhasil mengontrol pikiran dan tingkah laku warga negaranya secara total.

[9] Bahasan tentang perkembangan ideologi ini dapat dibaca lebih lanjut dalam tulisan Fransisco Budi Hardiman, dalam Pengantar untuk Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer oleh Roger Eatwell dan Anthony Wright (ed) (Bekasi; Mediator, 2001), x

[10] Jepang yang tidak pernah dijajah, tentunya mengembangkan ideologi yang tidak memiliki unsur-unsur umum yang dimiliki ideologi bangsa-bangsa Asia yang pernah berada di bawah kolonialisme.

[11] Weltanschauung atau world view pada umumnya terdiri dari sejumlah nilai (konsep tentang apa yang dicita-citakan), merupakan pandangan hidup, kerangka pemikiran yang memberikan suatu konsep tentang realitas yang terintegrasi. Lihat juga pengertian Karl Mannheim tentang Weltanschauung dalam subbab VI.1. Pengertian Ideologi.

[12] Isi pidato selengkapnya lihat pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI),” (Jakarta, 1992 : 22-61)

[13] Uraian dan penjelasan sila-sila dalam Pancasila ini secara lengkap dapat dibaca dalam Panitia Lima “Uraian Pancasila” (Jakarta, 1975). Panitia Lima terdiri dari Mohammad Hatta, Ahmad Soebadrjo, A.A. Maramis, Sunario dan A.G. Pringgodigdo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: